Sabtu, 02 April 2011

Golput di Indonesia


Analisis:

Beberapa fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu di beberapa tahun terakhir ini tidak efektif. Banyak data hasil pemilu yang didominasi oleh golongan putih. Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka memutuskan untuk tidak memilih? Alasan mereka pun beragam, ada yang beranggapan bahwa, memilih dan tidak memilih sama saja, tidak akan berdampak bagi dirinya. Sebagian yang lain juga beranggapan bahwa, pemimpin-pemimpin saat ini lebih mementingkan kelompok minoritas (golongannya sendiri) tanpa memperhatikan mayoritas masyarakat yang dipimpinnya.
Berkaca pada pemilu-pemilu yang terjadi, golput adalah hal yang lazim terjadi. Mengapa demikian? Pemilu di Indonesia telah kehilangan esensi dari pemilu itu sendiri. Di mana pelangaran-pelangaran pemilu banyak terjadi, sehingga masyarakat tak percaya lagi terhadap sistem pemilu yang ada. Berapa pun banyaknya suara yang masuk, toh semua bisa dengan mudah diatur oleh KPU. Yang berkuasa di sini bukanlah siapa-siapa yang memang berkompeten di bidangnya, namun yang lebih berkuasa di sini adalah uang. Uang bisa mengubah seseorang menjadi pemimpin. Uang adalah senjata politik.
Golput memang erat kaitannya dengan komunikasi politik. Jika dihubungkan, keduanya dipengaruhi dan mempengaruhi. Karena Golput merupakan salah satu bentuk dari kegagalan komunikasi politik. Mengapa demikian? Hakikat dari Komunikasi Politik adalah: ideal normatif ke dalam negara dan ideal normatif keluar negara.
  1. Ideal normatif kedalam negara
Melihat negara sebagai satu kesatuan utuh yang mengarah pada tercapainya ideal normatif tersebut (tujuannya adalah menumbuhkan persamaan persepsi dan kesatuan sudut pandang melalui simbol-simbol komunikasi sebagai produk interpretasi bersama).
  1. Ideal normatif keluar negara
Komunikasi harus mampu menembus ragam kepentingan, ragam pola keyakinan yang diarahkan pada terwujudnya kepentingan bersama tanpa ada yang merasa dirugikan.
Melihat dari hakikat yang ada, agaknya komunikasi politik belum bisa menembus ragam kepentingan, ragam pola keyakinan bersama antara pemimpin dan yang dipimpin, sehingga berdampak pada pemilihan umum yang akhirnya banyak yang memilih untuk tidak ikut andil dalam penentuan masa depan bangsa. Masyarakat cenderung apatis dan terkesan cuek dengan sistem yang ada.
Analisis lebih jauh mengenai hubungan Komunikasi politik dan Golput adalah dari segi pasifnya komunikator politik dalam meyakinkan masyarakat akan pentingnya suara mereka dalam pemilu. Komunikator politik cenderung mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya tanpa memperhatikan masyarakat. Seperti halnya pada era Orde Baru, di mana mayoritas saham milik indonesia dipegang dan dikendalikan oleh keluarga Soeharto beserta kroni-kroninya. Hal ini berimbas pada perkembangan bangsa ini. Masyarakat saat ini cenderung skeptis terhadap apa yang diakukan oleh pemerintah. Namun hal itu wajar, karena memang itulah hasil dari tindakan-tindakan para elit politik yang lebih mementingkan golongannya sendiri.
Kurang adanya keseragaman antara pemimpin dan yang dipimpin. Seperti halnya teori empati dan homofili yang dicetuskan oleh Berlo (1960), perlu adanya penerapan teori tersebut dalam kasus golput ini. Dengan adanya pendekatan terhadap masyarakat dan kemampuan komunikator politik memposisikan diri  pada posisi komunikan (masyarakat), kasus golput akan bisa diminimalisir. Namun hal ini agaknya sulit diterapkan di Indonesia, menginggat masih adanya arogansi struktural antara elit politik dan masyarakat.
Rekomendasi:
Komunikasi politik sangat berperan dalam menciptakan pembaharuan positif bagizbangsa ini. Tak terkecuali bagi masyarakat yang memilih untuk golput. Golput sendiri bersumber pada kegagalan dari proses komunikasi politik. Sehingga, solusi yang tepat untuk meminimalisir angka golput adalah dengan mengoptimalkan komunikasi politik. Yang lebih berperan di sini adalah komunikator politik. Komunikator politik meliputi: individu yang menduduki struktur kekuasaan, individu yang berada dalam suatu institusi, Partai Politik, Lembaga pengelola media massa, Tokoh Masyarakat, dan negara itu sendiri.
Komunikator politik harus lebih aktif dalam menangani kasus merebaknya golput ini. Jika hal seperti ini terus terjadi, maka pemilu di Indonesia benar-benar akan kehilangan esensinya. Mengingat masyarakat masih banyak yang menganut budaya politik parokial, di mana mayoritas Masyarakat di Indonesia mempunyai tingkat partisipasi yang rendah karena tingkat pendidikan yang rendah, maka perlu diadakannya pendekatan secara khusus kepada masyarakat.
Perlu adanya pembenahan sistem politik yang ada. Salah satunya adalah sistem pemilu di Indonesia. Keadilan harus benar-benar ditegakkan, mengingat masyarakat tidak lagi percaya dengan kemurnian pemilu. Namun sebelum masuk ke dalam ranah keadilan pemilu, yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah orang-orang yang berada dalam sistem itu sendiri, yaitu meliputi: KPU beserta jajarannya. KPU harus bersifat netral dan transparan. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya suara mereka dalam pemilihan umum. Karena komunikasi politik tak akan berjalan efektif tanpa adanya sinergi yang kuat dari semua pihak yang bersangkutan.
Kesimpulan
Tindakan golput  erat kaitannya dengan Komunikasi Politik. Seperti yang telah diulas dalam analisa di atas, golput merupakan salah satu bentuk dari kegagalan komunikasi politik. Sehingga mengakibatan masyarakat bersifat apatis dan tidak peduli dengan kemajuan bangsa ini.
Golput merupakan salah satu bentuk kekecewaan masyarakat dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Mereka tak bisa disalahkan, karena pada dasarnya mereka hanya merefleksikan ketidakpercayaan mereka dari sistem yang ada. Masyarakat mempunyai paradigma negatif dengan sistem politik yang berjalan saat ini, mereka cenderung pasif dan acuh tak acuh dengan beberapa pilihan parpol maupun kandidat yang maju di kursi pemilu. Bagi sebagian Pemilih golput merasa tidak ada kontribusi yang jelas dari pemerintah, politik kini hanya di anggap sebagai ajang mencari ketenaran dan ingin exis di mata publik.
Dari sudut pandang inilah, yang menjadi alasan utama mengapa mereka tidak menggunakan hak pilihnya alias golput. Sikap ini menjadi tolok ukur pemerintah sebesar apa respon masyarakat untuk menentukan pemimpin yang baik dan bisa mengangkat kesejahteraan ekonomi, sosial maupun aspek kehidupan yang lainnya. Dengan melihat realitas yang ada, sistem pemilihan umum di Indonesia tidak membuahkan hasil yang maksimal, kedaulatan rakyat yang sudah tercantum dalam konstitusi di Indonesia tidak berjalan lancar. Untuk meminimalisir kejadian serupa, dibutuhkan institusi pemerintah yang harus terjun langsung di lapangan, meninjau pokok permasalahan dan  melangsungkan sosialisasi dengan masyarakat. Sikap golput akan lebih banyak jika antara pemerintah dan wargannya sendiri tidak saling bekerja sama dan instrokpeksi diri.
Dengan demikian, bukan pemilih golput saja yang menjadi alasan ketidakefektifan pemilu. Namun pemerintah juga nampaknya menjadi alasan utama mengapa golongan putih selalu menjadi momok di setiap pemilu. Komunikasi politik dalam pemerintahan Indonesia agaknya perlu dibenahi lagi, sehingga prosentase golput di Indonesia turun karena kinerja politik pemerintah membuahkan hasil dan masyarakat pun merasakannya, sehingga kepercayaan dan opini positif terbentuk dalam paradigma setiap individu pada masyarakat Indonesia.
 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar